Masifnya Kendaraan Bermotor Pribadi
Masifnya kendaraan bermotor pribadi berpengaruh negatif terhadap kesehatan, biaya, hingga kualitas hidup masyarakat Kota Surabaya. Kualitas udara di Kota Surabaya berada pada kondisi sedang, dengan konsentrasi polutan PM2.5 mencapai 3,4x dari standar WHO, sehingga direkomendasikan mengurangi kegiatan luar ruangan untuk kelompok rentan. Gas buang kendaraan bermotor mencapai 60–70% dari total persentase sumber polusi udara dalam kota dan berdampak negatif terhadap kesehatan.
Pertumbuhan jumlah motor di Surabaya pada 2023–2025 melonjak dari 1,3 juta menjadi 3,05 juta unit (naik 134,6%), sementara jumlah mobil naik dari 459 ribu menjadi 573 ribu unit (naik 24,8%). Semakin jauh jarak yang ditempuh dengan kendaraan bermotor pribadi, semakin banyak biaya, waktu, dan tenaga yang dikeluarkan — kualitas hidup masyarakat berbanding terbalik dengan waktu yang mereka habiskan dalam bermobilitas, terutama yang menggunakan kendaraan bermotor.
Referensi: IQAir (2025), BPS (2023), Katadata (2025), Mulyaningtyas et al (2020), Lili et al (2019), Gibson (2023), Moreno et al (2021)
Bukan Warganya yang Tidak Mau Naik Transportasi Umum
Bukan warga Surabaya tidak mau naik transportasi umum, tapi transportasi umumnya masih kalah cepat dengan moda berbasis kendaraan pribadi. Warga Surabaya Raya memilih Bus Trans Jatim dan Bus Suroboyo karena menginginkan transportasi yang efisien dan ramah biaya. Meskipun Bus Trans Jatim dan Suroboyo Bus dinilai relatif terjangkau dan cukup nyaman, masyarakat masih menilai moda ini lambat dibandingkan ojek online.
Referensi: Representasi Perseptual Mapping Masyarakat Terhadap Perbedaan Kualitas Transportasi di Surabaya dengan Multidimensional Scaling (Salman Syaugi Sungkar dkk, 2025)
Anggaran Transportasi Publik yang Relatif Rendah
Surabaya memiliki populasi besar (∼3 juta jiwa), tetapi persentase alokasi anggaran transportasinya relatif rendah (<0,5%). Bandingkan dengan Jakarta yang mengalokasikan lebih dari 4% APBD-nya untuk transportasi. Surabaya perlu meningkatkan porsi anggaran transportasi publik dalam APBD, mengingat elektrifikasi bus membutuhkan investasi awal tinggi (bus listrik, charging infrastructure, depot) serta pembenahan sarana dan prasarana penunjang seperti halte/bus stop.
Referensi: Rancangan Program Insentif Nasional untuk Elektrifikasi Transportasi Publik Perkotaan Berbasis Jalan (ITDP)
Bukan Cuma Soal Armada, Sarana Penunjang Juga Perlu Diperhatikan
Surabaya tidak cukup hanya menyiapkan armada, namun sarana penunjang perlu diperhatikan. Dalam menunggu transportasi umum, warga Surabaya belum mendapatkan fasilitas halte yang layak, dan bus yang tersedia sangat sedikit sehingga menyebabkan waktu tunggu yang relatif lama. Mau ke Stasiun Gubeng naik bus pun susah aksesnya karena halte dan stasiun tidak tersambung, belum lagi kondisinya di pinggir jalan tanpa penyeberangan yang layak.
Kondisi fasilitas transportasi umum di Surabaya
Bandingkan dengan kota lain: Pemerintah Kota Semarang menyiapkan halte sebagai fasilitas bagi pengguna transportasi umum, dan jumlah armadanya juga diatur sehingga durasi tunggu moda transportasi bisa ditekan. Warga Jakarta pun nyaman menggunakan transportasi umum karena antarmoda transportasi telah terhubung satu sama lain, sehingga pengguna mudah mengakses antarmoda.
Referensi: Forum Diskusi Transportasi Surabaya (FDTS), Hasil Analisis
Belajar dari Tiongkok
Berbagai negara telah menerapkan kebijakan elektrifikasi pada transportasi umumnya dan telah memiliki ekosistem industri EV. Penggunaan bus listrik di Tiongkok terus berkembang dan tercatat sekitar 470 ribu telah dioperasikan di seluruh Tiongkok pada 2020. Penggunaan kendaraan listrik juga dipengaruhi kebijakan yang dijalankan: efisiensi dari segi operasional dan pengurangan ketergantungan bahan bakar fosil, penurunan emisi dan perbaikan kualitas udara perkotaan, dorongan bagi pengembangan industri kendaraan listrik domestik, serta dukungan fiskal dan nonfiskal yang membantu menurunkan biaya total kepemilikan kendaraan energi baru.
Selain mendorong penggunaan bus listrik, pemerintah Tiongkok juga menerapkan kebijakan pembatasan lalu lintas kendaraan pribadi seperti prioritas jalur transportasi publik dan manajemen parkir.
Referensi: China Academy of Transportation Sciences Tahun 2022, Rancangan Program Insentif Nasional untuk Elektrifikasi Transportasi Publik Perkotaan Berbasis Jalan (ITDP)
Bahan Pertimbangan Bersama
Mengenai elektrifikasi transportasi umum di Surabaya, terdapat beberapa hal yang perlu dijadikan bahan pertimbangan bersama:
- Dominasi kendaraan pribadi di Surabaya masih sangat tinggi, sehingga emisi, kemacetan, serta biaya mobilitas masyarakat terus meningkat.
- Transportasi umum belum cukup kompetitif dibandingkan moda berbasis kendaraan pribadi, terutama dari sisi kecepatan perjalanan, waktu tunggu, dan konektivitas layanan.
- Alokasi anggaran transportasi publik di Surabaya masih relatif rendah, padahal elektrifikasi membutuhkan investasi awal yang besar untuk armada, infrastruktur pengisian daya, dan depo.
- Infrastruktur penunjang transportasi publik belum memadai, seperti halte yang layak, integrasi antarmoda, serta akses pejalan kaki menuju layanan transportasi.
- Pembelajaran dari berbagai negara menunjukkan bahwa elektrifikasi transportasi publik berhasil ketika didukung kebijakan dan industri yang komprehensif, termasuk peningkatan kualitas layanan transportasi publik dan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi.
“Bukan warga Surabaya tidak mau naik transportasi umum, tapi transportasi umumnya masih kalah cepat dengan moda berbasis kendaraan pribadi.”